COVID 19 : Ancaman Krisis Pangan dan Ketahanan Air Indonesia

Purbalingga – Senin, 18 Mei 2020, Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Hidroteknik Unsoed kembali mengadakan kegiatan Water Seminar. Ini adalah seminar daring kedua terkait isu keairan yang dilaksanakan oleh KBK Hidroteknik Unsoed. Pada Water Seminar 2, tema yang diusung adalah ”Covid-19: Ancaman krisis pangan dan ketahanan air Indonesia.” Tema ini dipilih sebagai tanggapan terhadap isu terkini mengenai wabah pandemik Covid-19 serta ancaman krisis pangan sebagaimana diperingatkan oleh badan pangan dunia FAO. Ketahanan air menjadi isu penting karena produksi pangan sudah tentu membutuhkan ketersediaan air yang cukup.

Pembicara dalam kesempatan Water Seminar 2 kali ini antara lain: Yanto, PhD dari Jurusan Teknik Sipil Unsoed, Dr. Rofandi Hartanto dari Ilmu Teknologi Pangan UNS, Eka Nugraha Abdi, PhD dari Kementerian PUPR dan Perdinan, PhD dari Jurusan Geofisika dan Meteorologi IPB.  Seminar ini diikuti oleh 126 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia, lembaga pemerintah dan perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, Yanto menyoroti persoalan mendasar yang berpotensi menyebabkan krisis pangan. ”Kalau melihat data BPS, kita ini negara agraris yang justru net impor dalam sektor pangan. Kecenderunganya, selisih impor terhadap ekspor dalam beberapa tahun terakhir justru makin meningkat. Selain padi dan kedelai, kita juga net impor buah dan sayur. Ini sungguh ironi.” demikian dipaparkan oleh Yanto.

Wabah Covid-19 menurut Yanto dapat menyebabkan krisis pangan. Hal ini terjadi karena dengan wabah ini, setiap negara cenderung menahan ekspor untuk menjaga ketahanan pangan di negara masing-masing. Dengan tingkat ketergantungan pada impor yang tinggi serta penurunan produksi pangan di kwartal kedua, ketiga dan keempat. Jika wabah Covid-19 terus berlangsung sampai Agustus, maka krisis pangan sangat perlu diwaspadai.

Menurut Yanto, masalah mendasar yang menyebabkan rendahnya produksi pangan salah satunya adalah ketersediaan air. Mengutip laporan ADB, Yanto menuturkan bahwa hanya 20 persen pertanian yang dilayani dengan irigasi: 1 persen air tanah, 12 persen waduk/dam dan 87 persen mengambil langsung dari sungai. Rendahnya ketersediaan air ini dapat dilihat dari besarnya air tertampung yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. ”Pada tahun 2015, volume air tertampung per penduduk di Indonesia hanya 87,20 meter kubik. Bandingkan dengan Malaysia yang besarnya 709 meter kubik. Kita kalah. Apalagi dengan Suriname, yang besarnya mencapai 35 ribu meter kubik.” demikian dikatakan Yanto. ”Oleh karena itu, saya mengapresiasi langkah pemerintah yang merencanakan pembangunan 65 waduk yang dapat meningkatkan kapasitas tampungan hingga 19,1 miliyar meter kubik pada tahun 2030-an, meningkat dari 12,6 miliar meter kubik pada tahun 2015.”

Sementara itu, Rofandi Hartanto menambahkan adanya ancaman internal yang harus diwaspadai, yaitu rendahnya daya beli masyarakat karena PHK dan menurunnya aktivitas perekonomian. Menurutnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis pangan. ”Untuk jangka pendek, bantuan langsung tunai (BLT) harus dilakukan dan tepat sasaran. Ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan untuk jangka panjang, perlu dibuat bangunan-bangunan penampung air seperti embung-embung kecil, pengusahaan tanaman pangan di luar musim serta perbaikan tata niaga dan distribusi pangan.” demikian dijelaskan oleh Rofandi Hartanto.

Selain sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Yanto mengenai infrastruktur air, Eka Nugraha Abdi memaparkan beberapa tantangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, antara lain terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, degradasi daerah tangkapan air, tarik-menarik kewenangan antar instansi, swastanisasi air yang terlalu mengedepankan keuntungan dan dampak negatif perubahan iklim.

”Terkait dengan ketahanan pangan dan air di Indonesia, kami sudah mengusulkan beberapa rencana kebijakan berupa pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui penyediaan akses ke air minum yang layak dan aman, pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan dan ketahanan kebencanaan infrastruktur. Sedangkan untuk infrastruktur ekonomi, kami mengusulkan pembangunan waduk multi guna dan modernisasi irigasi.” demikian dijelaskan oleh Eka Nugraha Abdi.

Selain pembangunan infrastruktur, Eka Nugraha Abdi juga menyoroti persoalan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Beberapa lembaga pengelolaan sumber daya air yang ada saat ini antara lain Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKSDA), Komisi Irigasi (Komir), Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan Dewan Sumber Daya Air (DSDA). Menurutnya, lembaga-lemabga tersebut perlu ditata kembali agar terjadi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja sehingga efektif memberikan pelayanan dalam sektor keairan. Untuk itu, Eka Nugraha Abdi mengusulkan beberapa strategi antara lain pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sampai ke wilayah sungai terkecil, pelibatan pemangku kepentingan (terutama akar rumput) dan implementasi biaya jasa pengelolaan sumber daya air (self sufficiency).

Di lain pihak, Perdinan menyampaikan pentingnya memasukkan faktor perubahan iklim dalam penyusunan kebijakan nasional. Beberapa hasil penelitian menunjukkan perubahan iklim itu fakta. Bahkan telah menyebabkan penurunan produksi pangan di Indonesia. Menurutnya, dari hasil kajian yang dilakukan, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian negara rata-rata sebesar 2,87 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Ini angka yang sangat besar. Nilainya bisa mencapai 400-500 triliun.

Untuk mengantisipasi kerugian-kerugian tersebut dalam sektor pangan dan air, Perdinan mengusulkan agar proyeksi iklim ke depan dijadikan salah satu dasar dalam rencana pembangunan waduk. Jangan sampai waduk dibangun justru di tempat yang diproyeksikan akan kering di masa mendatang. Demikian juga jaringan irigasi.

Sebagai penutup, Yanto, selaku inisiator Water Seminar ini menuturkan bahwa pihaknya akan melaksanakan seminar ini secara periodik di masa mendatang. ”Saya berharap Water Seminar ini dapat menjadi ajang diskusi yang positif dan kontributif untuk memperoleh solusi terbaik bagi persoalan keairan di Indonesia. Kami juga akan melaksanakan Water Seminar 3 dalam waktu dekat, yaitu pada bulan Juni dengan topik mitigasi bencana kekeringan di Indonesia.” demikian disampaikan oleh Yanto.

Maju Terus..! Pantang Menyerah..!